M B S

SEJAK digulirkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku 1 Januari 2001, wacana desentralisasi pemerintahan ramai dikaji. Pendidikan termasuk bidang yang didesentralisasikan ke pemerintah kota/kabupaten. Melalui desentralisasi pendidikan diharapkan permasalahan pokok pendidikan, yaitu mutu, pemerataan, relevansi, efisiensi, dan manajemen dapat terpecahkan.

Cukupkah desentralisasi pendidikan pada tingkat pemerintah kota/kabupaten? Pengalaman berbagai negara menunjukkan, desentralisasi pendidikan tidak cukup hanya pada tingkat kota/kabupaten. Untuk mencapai otonomi pendidikan yang sesungguhnya, desentralisasi harus sampai pada tingkat sekolah secara individual.

Mengapa perlu desentralisasi pendidikan? Berbagai studi tentang desentralisasi menunjukkan bahwa pekerjaan yang bersifat kompleks, dikerjakan dalam tim, mengandung unsur ketidakpastian, dan berada dalam lingkungan yang cepat berubah, tidak bisa dikelola secara sentralistik. Pendidikan-secara khusus lagi sekolah-yang selama ini dikelola secara sentralistik justru menimbulkan banyak masalah. Maka, sekolah yang memiliki karakteristik seperti itu harus didesentralisasikan. Salah satu model desentralisasi pendidikan adalah manajemen berbasis sekolah (MBS, school based management).

Banyak pakar dan pemerhati pendidikan menyumbangkan pikirannya untuk mengkaji model MBS yang cocok dengan kondisi negeri ini. Namun, jarang sekali yang menyinggung masalah isi (content) yang tak lain merupakan hakikat desentralisasi itu sendiri. Hakikat desentralisasi pendidikan adalah “apa dan kepada siapa” (what and to whom), dan bukan aturan-aturannya (regulation).

Di banyak negara, reformasi pendidikan dimulai pada dekade 1980-an. Banyak sekolah di Amerika Serikat, Kanada, dan Australia yang berhasil menerapkan desentralisasi pendidikan dengan model MBS. Melalui MBS, sekolah memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan yang terkait langsung dengan kebutuhan-kebutuhan sekolah.

Dengan MBS unsur pokok sekolah (konstituen) memegang kontrol yang lebih besar pada setiap kejadian di sekolah. Unsur pokok sekolah inilah yang kemudian menjadi lembaga nonstruktural yang disebut dewan sekolah, yang anggotanya terdiri dari guru, kepala sekolah, administrator, orangtua, anggota masyarakat, dan murid.

MENURUT Wohlstetter dan Mohrman (1993), terdapat empat sumber daya yang harus didesentralisasikan, yaitu kekuasaan/kewenangan (power/authority), pengetahuan (knowledge), informasi (information), dan penghargaan (reward). Pertama, kekuasaan/ kewenangan harus didesentralisasikan ke sekolah-sekolah secara langsung, yaitu melalui dewan sekolah. Sedikitnya terhadap tiga bidang penting, yaitu budget, personnel, dan curriculum. Termasuk dalam kewenangan ini adalah menyangkut pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah, guru, dan staf sekolah.

Kedua, pengetahuan juga harus didesentralisasikan agar sumber daya manusia di sekolah mampu memberikan kontribusi yang berarti bagi kinerja sekolah. Pengetahuan yang perlu didesentralisasikan meliputi (1) keterampilan yang terkait dengan pekerjaan secara langsung (job skills); (2) keterampilan kelompok (teamwork skills); dan (3) pengetahuan keorganisasian (organizational knowledge). Keterampilan kelompok di antaranya adalah pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan keterampilan berkomunikasi. Termasuk dalam pengetahuan keorganisasian adalah pemahaman lingkungan dan strategi merespons perubahan.

Ketiga, hakikat lain yang harus didesentralisasikan adalah informasi. Pada model sentralistik, informasi hanya dimiliki para pimpinan puncak; maka pada model MBS harus didistribusikan ke seluruh konstituen sekolah, bahkan ke seluruh stakeholder. Apa yang perlu disebarluaskan? Antara lain berupa visi, misi, strategi, sasaran dan tujuan sekolah, keuangan dan struktur biaya, isu-isu sekitar sekolah, kinerja sekolah dan para pelanggannya. Penyebaran informasi bisa secara vertikal dan horizontal, baik dengan cara tatap muka maupun tulisan.

Keempat, penghargaan adalah hal penting lainnya yang harus didesentralisasikan. Penghargaan bisa berupa fisik maupun nonfisik, yang semuanya didasarkan atas prestasi kerja. Penghargaan fisik bisa berupa pemberian hadiah, seperti uang. Penghargaan nonfisik berupa kenaikan pangkat, melanjutkan pendidikan, mengikuti seminar atau konferensi dan penataran.

Dengan mendesentralisasikan empat bidang tersebut diharapkan tujuan utama MBS akan tercapai. Tujuan utama MBS tak lain adalah meningkatkan kinerja sekolah, terutama meningkatkan kinerja belajar siswa menjadi lebih baik.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: